Koran Parlemen
HUKUM & KRIMINAL NASIONAL

BerkedoK Sumbangan Suka Rela Diduga Komite SMK Negeri Di Wilayah Kabupaten Lahat Melakukan Pungli

Bagikan:

Koranparlemen.com | Lahat, Sumsel – Menindaklanjuti informasi dari salah satu warga Kabupaten Muara Enim, Taufik Hermanto (Ketua) Lembaga Aliansi Indonesia Divisi Basus D-88 DPC Kabupaten Muara Enim, mencoba mendatangi sekolah SMK yang diduga ada kegiatan pungutan uang kepada siswa melalui komite sekolah. Senin 19 September 2022.

Taufik menuturkan saat pihak nya konfirmasi ke sekolah tersebut Pihak nya tidak dapat bertemu kepala sekolah, katanya kepsek sedang ada kegiatan di luar, tutur salah satu pegawai dan guru yang mengaku sebagai Wakil Humas dari sekolah, dan hanya ada Wakil Kepsek.

Saat saya mencoba bertanya kepada dua orang tersebut, mereka menuturkan jika kedatangan bapak dari mana dan ada perlu apa ?… Ketua Basus D-88 pun menjawab bahwasannya kedatangan saya ingin konfirmasi terkait pungutan uang yang ada dilingkungan sekolah, namun kedua orang tersebut menjelaskan bahwasannya sekolah ini tidak memungut biaya, dan jika konfirmasi soal itu dengan saya sama saja karena saya wakil humas ucap kedua pegawai sekolah tersebut.

Taufik sangat menyayangkan Pihak yang mewakili sekolah tersebut diduga menutup-nutupi dan berbohong, pasalnya saya sudah mengantongi bukti dan keterangan wali murid disekolah tersebut.

Berdasarkan Peraturan dan undang-undang Kementrian dan kebudayaan :
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

[1] Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (“Permendikbud 1/2021”)
[2] Pasal 12 Permendikbud 1/2021
[3] Pasal 26 Permendikbud 1/2021
[4] Pasal 35 Permendikbud 1/2021
[5] Pasal 27 ayat (1) Permendikbud 1/2021
[6] Pasal 27 ayat (2) Permendikbud 1/2021
[7] Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (“Permendikbud 75/2016”)
[8] Pasal 1 angka 3 Permendikbud 75/2016
[9] Pasal 1 angka 5 Permendikbud 75/2016
[10] Pasal 1 angka 4 Permendikbud 75/2016
[11] Pasal 41 ayat (3) Permendikbud 1/2021.

BACA JUGA :   Mendagri: Samsat Harus Inovatif Dan Terapkan E-Government Dalam Pelayanan

“Bahwasannya setiap pungutan atau sumbangan yang ada dilingkungan Sekolah tidak boleh mengikat dan atas dasar kemampuan masing-masing individu,hal ini mencerminkan kebobrokan dari dinas pendidikan yang membawahi Sekolah menengah atas dan Sekolah menengah kejuruan, di wilayah Kabupaten Lahat (Sumatera Selatan),” ucap Taufik.

“Kalau pungutan yang ada di SMK tersebut disebut Sumbangan Suka rela,berarti para oknum tersebut sudah ke blinger dan tidak paham akan arti dari sebuah sumbangan, saya selaku sosial kontrol dan sekaligus masyarakat Indonesia berkewajiban melaporkan dugaan tindak pidana pungli tersebut kepada Aparat Penegak Hukum,agar tidak ada lagi oknum-oknum sekolah atau komite yang berani melakukan pungli,kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan kementrian Pendidikan dan kebudayaan serta melaporkan dugaan pungli tersebut kepada Aparat Penegak Hukum,” tegas Taufik.

Sampai berita ini terbit kami masih meminta keterangan pihak terkait.

(deni febriando)

Related posts

Perayaan Natal Nasional 2021, Presiden Ajak Umat Gaungkan Solidaritas Dan Gotong Royong

Daniel Manurung

PW IPM Aceh Menyesalkan Hasil Putusan Mahkamah Syar’iyah Abdya Vonis Bebas Pemerkosa Anak Dibawah Umur

Daniel Manurung

Per Juni 2022, Bukit Asam Sudah Tanam 1,33 Juta Pohon di Areal Reklamasi

Daniel Manurung

Leave a Comment

error: Content is protected !!
google.com, pub-6212553396691355, DIRECT, f08c47fec0942fa0