Koran Parlemen
DPD RI

DPD RI Minta Pemerintah Tolak Usulan Penghapusan Daya Listrik 450 VA

Bagikan:

Koranparlemen.com |  Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris meminta pemerintah tegas menolak usulan Badan Anggaran atau Banggar DPR RI agar daya listrik 450 VA yang lazim digunakan golongan masyarakat tidak mampu dihapus lalu dialihkan secara bertahap ke 900 VA.

“Di mana sensitivitas kita sehingga muncul usulan seperti ini. Saya minta Pemerintah tegas menolak usulan ini, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk kedepannya,” kata Fahira, Sabtu (17/9/2022).

Fahira mengungkapkan, saat ini pentingnya sensitivitas bagi pejabat publik baik yang berada di legislatif maupun eksekutif dalam mengeluarkan pendapat atau usulan kebijakan. Apalagi usulan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dan usulan agar daya listrik 450 VA dihapus dan sebagai gantinya akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA termasuk yang tidak sensitif. Apalagi alasannya karena terjadi over supply listrik PLN. Maka usulan kebijakan itu sangat tidak tepat untuk saat ini dan untuk kedepannya.

“Saat ini, rakyat masih mumet dan resah karena BBM bersubsidi naik. Ini muncul lagi usul daya listrik 450 VA dihapus dan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA,” ujar Fahira.

Menurut dia, persoalan over supply listrik PLN, terjadi karena pemerintah terus memaksakan pembangunan PLTU baru adalah ketidakcermatan pemerintah, jangan dilimpahkan ke rakyat. Pemerintah harus cari jalan keluar persoalan over supply listrik ini. “Jangan rakyat ikut ditarik-tarik,” katanya.

Fahira mengungkapkan, tidak bijak jika setiap ada program Pemerintah yang menjadi persoalan karena menjadi beban keuangan negara atau APBN solusinya selalu dilimpahkan ke rakyat. Misalnya kebijakan menaikan harga BBM, karena dinilai subsidi BBM tidak tepat sasaran.

Salah satunya, papar dia, dikarenakan pemerintah belum merampungkan aturan teknis ketentuan kelompok masyarakat. Siapa saja yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

BACA JUGA :   Ketua DPD RI : Pemerintah Harus Tetapkan Batas Tarif Hotel Untuk Karantina

“Sekali lagi saya meminta Pemerintah tegas menolak usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini. Bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk ke depannya. Golongan masyarakat tidak mampu masih membutuhkan daya listrik 450 VA karena sangat membantu meringankan pengeluaran,” tegasnya.

Terkait oversupply listrik yang terjadi saat ini dan menjadi beban keuangan negara, menurut dia, tidak ada hubungannya sama sekali dengan rakyat. “Maka pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mencari solusi atau jalan keluarnya persoalan oversupply ini,” ucap Senator Jakarta ini. (Anto)

Related posts

Ketua DPD Dukung Nominasi Visions of Peace Raih Nobel Peace Prize.

Daniel Manurung

Ketua DPD RI : Pemerintah Harus Tetapkan Batas Tarif Hotel Untuk Karantina

Redaksi

Hadiri Raker Pimpinan Daerah Bengkulu, Waka DPD RI : Anggota DPD Digaji Untuk Lakukan Pengawasan

Redaksi

Leave a Comment

error: Content is protected !!
google.com, pub-6212553396691355, DIRECT, f08c47fec0942fa0