Koran Parlemen
DPRD

DPRD Kota Depok Sampaikan Persetujuan Terhadap 2 (Dua) Raperda P4GN dan Pengelolaan Pendidikan

Bagikan:

Koranparlemen.com | Depok – DPRD Kota Depok kembali menggelar Rapat PARIPURNA pada Rabu (6/10/21)  ruang sidang paripurna DPRD Kota Depok.

Adapun agenda rapat yaitu :

  1. Persetujuan DPRD Kota Depok terhadap 2 (dua) RAPERDA Kota Depok;
  2. Pandangan umum fraksi– fraksi DPRD kota depok terhadap RAPERDA Kota Depok tentang APBD tahun anggaran 2022
  3. Jawaban Wali Kota Depok terhadap pandangan umum fraksi– fraksi DPRD Kota Depok

Afrizal A. Lana Selaku Ketua PANSUS 3 dalam membuka sambutannya menyampaikan, “sesuai dengan instruksi menteri dalam negeri Nomor 47 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, level 2 dan level 1 corona virus disease 2019 di wilayah jawa dan bali dan keputusan walikota depok Nomor443/414/Kpts/Satgas/Huk/2021 tentang perpanjangan keempat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 corona virus disease 2019 yang mulai berlaku dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 18 oktober 2021, maka masyarakat diharapkan tetap menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan untuk terus menekan angka penularan covid19.

Tentunya harus diikuti dengan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat kota depok. Ingat terus 5m 3t. Semoga Allah swt tuhan yme segera mengangkat wabah covid 19 ini, aminyarobbal’alamin, harapnya.

Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Atlet Depok yang mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang PON Papua xx tahun 2021 atas perjuangan dan kerja kerasnya, semoga prestasi ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi kita semua, dan bagi para Atlet Depok agar terus bekerja keras meraih prestasi, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, “Sahutnya.

Afrizal A. Lana melanjutkan, Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 ayat 4 Peraturan DPRD Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD bahwa Pansus 3 (tiga) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Kemudian bahwa Pembentukan Pansus 3 (tiga) dibentuk Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Depok yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021 yaitu Pansus 3 (Tiga) bertugas membantu Pimpinan DPRD Kota Depok dalam hal Membahas :

  • Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  • Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ia menjelaskan, adapun maksud dan tujuan Pansus 3 (tiga) menyusun laporan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Depok bahwa Kota Depok dalam waktu dekat ini akan memiliki PERDA baru yang berguna untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat Kota Depok. Selain itu Maksud dan tujuan menyusun laporan ini adalah Berdasarkan Pasal 92 ayat 6 Peraturan DPRD Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD yaitu Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna, Jelas H. Afrizal.

Afrizal menuturkan, sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Depok Nomor 4 / KPTS / Tahun 2021 dan Surat Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021, tanggal 4 Juni 2021, Pansus 3 (tiga) memiliki Pendamping, susunan pimpinan dan keanggotaan serta di hadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok sebagai berikut :

  1. Yeti Wulandari, SH                 (Wakil Ketua DPRD)
  2. Tajudin Tabri, SH                    (Pendamping Pansus 3)
  3. Afrizal A. Lana                        (Ketua Pansus 3)
  4. Supriatni, S.Ag., M.M             (Wakil Ketua Pansus 3)
  5. Qurtifa Wijaya S.Ag                (Anggota Pansus 3)
  6. Khairulloh, S.SI                        (Anggota Pansus 3)
  7. Imam  Musanto, S.Pd, M.M  (Anggota  Pansus 3)
  8. M Iman Yuniawan, MM         (Anggota  Pansus 3)
  9. Irfan Rifai, S.H                         (Anggota  Pansus 3)
  10. Indah Ariani, S.H                     (Anggota  Pansus 3)
  11. Mad Arif                                    (Anggota  Pansus 3)
  12. Imam Turidi                              (Anggota  Pansus 3)
  13. Nurdin Al Ardisoma, S.I.P       (Anggota Pansus 3)
  14. Endah Winarti, SH                    (Anggota Pansus 3)
  15. Mochamad Taufik, SE              (Anggota Pansus 3)
  16. Igun Sumarno, S. Pd., M.M      (Anggota Pansus 3)
  17. Abdul Hamid, S.Ag                    (Anggota  Pansus 3)
BACA JUGA :   Selamat Jalan Ir. James Parlin Sidabutar

Afrizal menerangkan uraian kegiatan yang telah dilakukan oleh Pansus 3 yaitu :

  1. Melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan  Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor  Narkotika  yaitu diawali dengan rapat pembahasan awal pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021,
  2. Melakukan Study banding ke daerah lain yaitu ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang, Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.
  3. Melakukan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 10 Juni 2021 serta telah melakukan rapat pembahasan akhir pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021.

Ia meneruskan, maka berikut ini kami  sampaikan  laporan pembahasan akhir Pansus 3 (tiga) terkait Rancangan  Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika  dan  Prekursor Narkotika :

Yang pertama adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

Latar Belakang dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah :

  1. Dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Untuk melaksanakan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan tersebut harus sejalan dengan visi dan misi Kota  Depok membangun insan yang religius, kreatif, berdaya saing, memiliki keahlian atau kompetensi spesifik, berkemampuan wirausaha, dan cinta lingkungan hidup.
  2. Bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan  Daerah  Kota  Depok  Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Kota sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
BACA JUGA :   DPRD Kota Depok Gelar Rapat PARIPURNA, Agenda Penyampaian Hasil Reses, 3 RAPERDA dan PROPEMPERDA 2022

Berdasarkan Hal – hal secara umum diatas  oleh  karena  itu  perlu disusun Rancangan  Peraturan  Daerah Kota   Depok   tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Hasil Rapat Pembahasan Akhir

Di dalam Rapat pembahasan akhir Panitia Khusus 3 (tiga) Pembahas Rancangan Peraturan  Daerah  Kota  Depok  telah  membahas  dan sepakat bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disetujui untuk dilanjutkan menjadi Peraturan  Daerah.

Adapun  hal  –  hal  secara  umum yang dibahas dari isi Rancangan Peraturan  Daerah  tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Mengenai Pengelolaan Pendidikan,
  2. Penyelenggaraan Pendidikan,
  3. Pendidikan Inklusif,
  4. Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal,
  5. Kerjasama satuan pendidikan/Lembaga Pendidikan Asing,
  6. Pendidik dan tenaga kependidikan,
  7. Pembiayaan,
  8. Peran serta masyarakat,
  9. Pengawasan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Yang berikutnya yaitu : Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Fasilitasi  Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

  1. Latar Belakang dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Penyalahgunaan narkotika sangat berkaitan erat dengan  kualitas  sumber  daya  manusia dan masa depan bangsa, sebab korban terbesar dari penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda. Generasi muda adalah elemen penting    untuk    mencapai    cita-cita pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam tujuan negara pada Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Jumlah penyalahguna narkotika di Kota Depok berdasarkan data di Badan Narkotika Nasional Kota Depok terhitung di tahun 2018 terdapat 120 orang, di tahun 2019 terdapat 115 orang, sedangkan untuk pengungkapan kasus narkotika di tahun 2019 terdapat peningkatan menjadi 357 kasus, dan di tahun 2020 s.d. Bulan Juni terdapat 80 kasus.

Sesuai dengan data kasus kejahatan narkotika dari BNN dan Polres Kota Depok pada tahun 2017 terhitung 362 kasus, tahun 2018 sebanyak 344 kasus dan tahun 2019 sebanyak 357 kasus. Barang bukti yang tercatat sampai dengan tahun 2019 antara lain sabu (1329,55 gram), ganja (107.312,36), Estacy (109 butir) dan Tembakau Gorilla (14,42 gram), Terangnya.

Brdasarkan latar belakang serta kondisi permasalahan yang dialami Kota Depok terkait dengan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta  untuk  mencapai  Kota  Depok  menjadi  kota yang bersih dari narkoba, kemudian untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu dibuatkan aturan secara  khusus  dalam  ruang  lingkup Kota Depok yaitu berupa Peraturan Daerah Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Hasil Rapat Pembahasan Akhir

Di dalam Rapat pembahasan akhir Panitia Khusus 3 (tiga) Pembahas Rancangan Peraturan  Daerah  Kota  Depok  telah  membahas  dan sepakat bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika disetujui untuk dilanjutkan  menjadi  Peraturan  Daerah.

Adapun  hal  –  hal  secara umum yang dibahas dari isi Rancangan  Peraturan  Daerah  tersebut adalah sebagai berikut :

  1. mengenai Kebijakan Umum,
  2. Pencegahan,
  3. Antisipasi Dini,
  4. Partisipasi Masyarakat,
  5. Rehabilitasi,
  6. Penanganan,
  7. Kerjasama,
  8. Penghargaan,
  9. Pembinaan dan Pengawasan,
  10. Pendanaan,
  11. Monitoring dan Evaluasi.

Demikian laporan ini disampaikan wasalamualaikum Wr. Wb, Ucap H. Afrizal sembari menutup penyampaian laporan. (Rina)

Related posts

Bertempat Di Kantor Camat Muara Belida,Anggota DPRD Dapil 3 Kabupaten Muara Enim Lakukan Reses Ke ll

Redaksi

DPRD Kota Ambon Gelar Sidang Paripurna, Bahas 9 Usulan Ranperda

Redaksi

Ketua DPRD Nganjuk Buka Suara, 4 Kepala Desa Terjaring OTT Bersama Bupati Nganjuk

Redaksi

Leave a Comment

error: Content is protected !!