Koran Parlemen
DPRD

Gelar Paripurna, Fraksi-Fraksi DPRD Kota Depok Sampaikan Pandangan Umum Terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah

Bagikan:

Depok – Fraksi Fraksi DPRD Kota Depok menyampaikan Pandangan Pada Paripurna yang digelar Jum’at 01 April 2022. Seluruh Fraksi DPRD Kota Depok turut hadir pada Paripurna Penyampaian 6 Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Adapun keenam Raperda tersebut yaitu :

  1. Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
  2. Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah
  3. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok dalam bentuk barang kepada PT Tirta Asasta Depok
  4. Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
  5. Raperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
  6. Raperda tentang Perlindungan Pohon

Berikut Uraian Penyampaian Seluruh Fraksi DPRD Kota Depok pada :

Fraksi PKS

Moh Hafid Nasir  selaku ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan, Fraksi PKS menyambut baik 6 Raperda ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Walikota pada Rapat Paripurna sebelumnya, bahwa konsideran utama pengajuan 6 Raperda ini berkaitan dengan konsekuensi peraturan perundang-undangan di atas yang menuntut adanya penyesuaian dan atau mengamanatkan penjabaran lebih lanjut pada regulasi di tingkat perda.

Ia mengatakan, Hal ini tentunya merupakan keniscayaan dalam penataan regulasi daerah yang lebih sesuai tatanan hukum yang berlaku secara nasional. Di samping itu juga diperlukan regulasi lain terkait berbagai kebutuhan di daerah.

Moh Hafid Nasir  memaparkan, pandangan umum fraksi PKS terhadap masing-masing Raperda yaitu :

  1. Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2019 dan Perpres Nomor 96 tahun 2018, serta UU Nomor 23 tahun 2006 juncto UU Nomor 24 Tahun 2013 yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Bahwa tidak diperlukan lagi pengaturan adminduk di tingkat daerah. Semua mengacu pada aturan adminduk di tingkat nasional lewat elektronik KTP. Kebijakan ini tentu dapat dipahami bersama. Bahwa negara termasuk pemerintah daerah berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.

  1. Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah

Fraksi PKS memandang bahwa raperda Perlindungan Pohon ini sebagai penegasan lebih lanjut terhadap perda Kota Hijau dan perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Fraksi PKS berharap melalui raperda ini semua pemangku kepentingan pembangunan bersemangat dalam berpartisipasi dan berkontribusi nyata di dalam gerakan menanam pohon untuk masa depan kota yang terkonservasi.

Fraksi PKS juga mengatkan, meski kewenangan pengelolaan air tanah sudah bukan lagi kewenangan pemerintah kota depok, namun pemerintah provinsi jawa barat tetap melakukan koordinasi dalam penerapan regulasi pemanfaatan air tanah, khususnya yang berada di Kota Depok.

  1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok dalam bentuk barang kepada PT Tirta Asasta Depok
BACA JUGA :   Ketua DPRD Sumut : Usut Tuntas Kasus Penjualan Vaksin Covid-19

Fraksi PKS berharap dengan pelimpahan ini, aset produktif senilai Rp82,98 Miliar dapat dimaksimalkan pengelolaannya oleh PT Tirta Asasta dalam kegiatan layanan penyediaan air bersih bagi warga Depok. Dan di sisi lain dapat meningkatkan kinerja PT Tirta Asasta dan meningkat pula kontribusi nya bagi Pendapatan Daerah Kota Depok.

  1. Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Fraksi PKS dapat memaklumi rencana pembentukan Dana Cadangan tersebut. Adapun untuk besarannya hendaknya ditetapkan berdasarkan prediksi kebutuhan riil penyelenggaraan Pilkada dan menimbang berbagai regulasi dan alokasi dana pusat (APBN) terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024 nanti.

  1. Raperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

Fraksi PKS menyambut baik raperda ini dengan semangat penataan lebih lanjut penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih berkualitas, bukan asal membangun, tapi mengandalkan produk konstruksi yang kokoh dan memiliki estetika, serta mengikuti spirit green building atau green infrastructure, pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Depok Kota Hijau.

  1. Raperda tentang Perlindungan Pohon

Fraksi PKS memandang bahwa raperda Perlindungan Pohon ini sebagai penegasan lebih lanjut terhadap perda Kota Hijau dan perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Fraksi PKS Menegaskan, Lewat Raperda Perlindungan Pohon ini penting dibuatkan database pohon secara elektronik berbasis android, roadmap penanaman pohon selama 5 tahun dan dievaluasi setiap tahun, dengan melibatkan masyarakat, dalam wadah Dewan Pohon Kota, melakukan program adopsi pohon lewat CSR, memberikan perlindungan pohon dari intervensi pembangunan, melakukan edukasi lewat lembaga pendidikan dan pemerintahan di level kelurahan, RT dan RW, dan sebagainya.

Fraksi Gerindra

H.MOHAMAD HB, SE didampingi oleh H.HAMZAH, SE, MM menyampaikan, Mengenai rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penyertaan modal pemerintah daerah kota depok dalam bentuk barang kepada PT. Tirta Asasta Depok (perseroda). PDAM sebagai perusahaan daerah berkewajiban memberikan pelayanan air bersih kepada seluruh lapisan masyarakat secara merata dan menetapkan tarif sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat, sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi Perusahaan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah, Fraksi Gerindra Menyoroti sambutan Walikota Depok pada halaman 20 menyatakan “Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah”

Fraksi Gerindra juga menyoroti surat yang disampaikan oleh Walikota Depok kepada Sekretariat mencantumkan “Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah”.

Sementara dalam berkas Rancangan Peraturan Daerah dan EXECUTIVE SUMMARY disampaikan “Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah” Sehingga Kami meminta penjelasan terlebih dahulu, mana Perda Kota Depok yang akan dicabut, Apakah Perda no 10 tahun 2012 atau Perda No 10 tahun 2013 , hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan kepastian hukum dan administrasi.

BACA JUGA :   DPRD Wondama Sahkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Fraksi PDI Perjuangan

Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pembinaan Jasa Konstruksi menyampaikan, pentingnya tahapan proses pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan sejak pekerjaan konstruksi masuk pada tahapan perencanaan. Pekerjaan pengawasan konstruksi meliputi, pengawasan moneter, pengawasan standar fisik, dan pengawasan standar waktu dan sesuai dengan Undang-undang No.2 Tahun 2017 memiliki 4 kewenangan yaitu, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggara sistem informasi, penertiban Izin Usaha Nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Ikravany Hilman S.Ip selaku ketua Fraksi PDI Perjuangan.

 

Fraksi Partai Golkar

Fraksi Gerindra Juga menyampaikan padangan umum terhadap masing- masing RAPERDA tersebut. Terhadapa Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2024 Fraksi Pertai Golkar berharap kiranya hal tersebut menjadi jalan keluar terbaik bagi KPU Kota Depok dalam menyusun rencana anggaran dana Pilwakot Tahun 2024 yang akan datang agar tidak terjadi pengurangan rangkaian kegiatan tahapan demi tahapan yang akan dilaksanakan sampai dengan 2 tahun kedepannya dan perlu kejelasan pula terhadap dana murni yang diberikan kepada KPU Kota Depok diluar Dana Cadangan yang akan di Perdakan ini.

 

Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan

Dalam menyampaikan padangan umum mengenai Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok Dalam Bentuk Barang Kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan menyampaikan, Ir. EDI SITORUS menegaskan, Insiden kejadian beberapa waktu lalu (jatuhnya alat Crane) dalam hal pembangunan rehabilitasi gedung sarana penunjang PDAM PT. Tirta Asasta, jangan sampai terjadi atau terulang kembali sehingga menimbulkan Impact persepsi Negatif di mata masyarakat. Insiden kejadian beberapa waktu lalu (jatuhnya alat Crane) dalam hal pembangunan rehabilitasi gedung sarana penunjang PDAM PT. Tirta Asasta, jangan sampai terjadi atau terulang kembali sehingga menimbulkan Impact persepsi Negatif di mata masyarakat. (Rina)

Related posts

Selingkuhi! Oknum DPRD di Laporkan ke BKD

Redaksi

DPRD Wondama Sahkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Redaksi

DPRD Kepri Minta Perseroda PT Pembangunan Kepri Berkontribusi Pada PAD

Redaksi

Leave a Comment

error: Content is protected !!