Koran Parlemen
DPRD

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Kota Depok Ta. 2021

Bagikan:

Koranparlemen.com | Depok – DPRD Kota Depok sampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Depok Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Kota Depok Ta. 2021 pada Rapat Paripurna Rabu, (22/09/21) bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok .

Moh Hafid Nasir Selaku Ketua Fraksi PKS menyampaikan, kami mendorong agar kegiatan vaksinasi lebih diingkatkan intensitasnya. Sosialisasi kegiatan dan pendataan warga yang belum divaksinasi hendaknya dikoordinasikan sampai tingkat RT dan RW. Dinas Kesehatan lewat Puskesmas dan Posyandu, serta Gugus Tugas Covid lewat Kampung Siaga juga terus lakukan upaya intensif terkait vaksinasi ini. Kerjasama dengan berbagai stakeholder,  Swasta, Ormas, Lembaga Pendidikan, dan lainnya juga terus ditingkatkan.

Ia melanjutkan, Fraksi PKS mendukung penganggaran kembali kegiatan penyediaan wifi gratis utk mendukung pembelajaran online di sekolah dengan mendorong dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Paparnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra H.Mohamad.HB.SE menerangkan, Depok harus berubah menjadi kota yang Modern dan inovatif sehingga para pelaku Ekonomi Kreatif, pelaku Usaha kecil dan Koperasi dapat bertahan di kondisi pandemi.

Ia menegaskan, Kamipun berkomitmen untuk tetap melakukan pengawasan yang ketat dan melekat dalam pelaksanaan kegiatan, managemen pemerintahan, maupun pada pelayanan masyarakat, sesuai dengan Konstitusi, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, agar Perubahan APBD TA 2021 ini tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat kota Depok.

H.Mohamad.HB.SE mengingatkan bahwa selama ini dana CSR tidak terkelola secara jelas, baik dan profesional, padahal ada lebih dari 750 Perusahaan di Kota Depok, 12 Bank, 600 lebih pasar modern dan swalayan, mall ,properti, Namun belum pernah ada pembangunan di Kota Depok yang berasal dari dana CSR, Tuturnya.

Dalam penjelasannya Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ikravany Hilaman, S.Ip meberikan beberapa masukan yaitu :

  1. Perbaikan segi pendapatan untuk tidak mengalami penurunan dan dipertahankan sesuai dengan rencana pada APBD 2021, memberikan kebijakan kepada wajib pajak yang terdampak pandemic Covid-19, perbaikan kualitas dan optimalisasi pengelolaan asset, kemudahan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
  2. Diharapkan Pemerintah Kota Depok lebih bersinergi dibidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan juga perbaikan data base objek pajak PBB dan bagaimana Pemkot bisa mengembangkan sistem PBB, BPHTB dan Simpad, dan diharapkan juga Pemkot bisa mengoptimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak Orang Pribadi Dalam Negri (PPh PAsal 25 dan 29, PPh Pasal 21) sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
  3. Penggunaan Anggaran Belanja Tidak terduga semula pada APBD Murni Tahun 2021 sebesar Rp 99.000.000.000,00 menjadi Rp 78.179.388.928,50 turun sebesar Rp 20.820.611.071,50 atau 21,03% hendaknya lebih bersifat kepentingan yang urgent dan tidak terduga (force majeure).
BACA JUGA :   Selamat Jalan Ir. James Parlin Sidabutar

Hj. Juanah Sarmili selaku ketua Fraksi Partai Golongan Karya mengingatkan, Terkait Anggaran Penanganan Covid 19 kami Fraksi Partai Golkar meminta agar adanya Transparansi penggunaannya dari awal hingga saat ini agar tidak terjadi munculnya permasalahan-permasalahan dikemudian hari.

Ketua Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan Ir. Edi Sitorus  menggaris bawahi Beberapa isu krusial yang menjadi catatan, dalam Nota Keuangan dan RAPBD Perubahan Tahun 2021 yaitu :

  1. Prediksi atau Estimasi Pendapatan Daerah Kota Depok Pada Rancangan Perubahan APBD Ta. 2021 secara Keselurahan sebesar Rp. 3.320.839.656.884,00 ( Tiga Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) mengalami peningkatan sebesar Rp. 339.139.423.260,00 ( Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah ) atau 11,37 % dibanding target Pendapatan pada APBD Murni Ta. 2021 sebesar Rp. 2.981.700.223.624,00 ( Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah ).Ini tentu merupakan Hasil capaian yang Optimal bagi Pemerintah Kota Depok dalam Target mengejar Pendapatan Daerah dimasa Pandemic yang Belum menentu dalam Stabilitas Kondisi Ekonomi.
  2. Sedangkan Rincian Anggaran Belanja Daerah pada APBD (Perubahan) Ta. 2021 Kota Depok sebesar Rp. 3.777.973.572.160,00 ( Tiga Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah ) Naik 5,86 % atau sebesar Rp. 209.276.660.980,00 ( Dua Ratus Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah ) dari APBD Murni Ta. 2021 sebesar Rp. 3.568.696.911.180,00 ( Tiga Triliun Lima Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilah Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
  3. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2021 kali ini, SiLPA Tahun sebelumnya (Tahun 2020), penerimaan pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp. 586.996.677.556,00 ( Lima Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Limara Ratus Lima Puluh Enam Rupiah ) mengalami penyesuain pada Kebijakan Umum Perubahan
  4. APBD Tahun 2021, berdasarkan Hasil Audit BPK Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 457.133.915.276,00 ( Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah ) atau mengalami Koreksi (Penurunan) sebesar Rp. 129.862.762.280,00 ( Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah ) atau sekitar 22,12 %.
BACA JUGA :   Ketua Umum Bakornas Minta Pihak Berwajib Usut Tuntas Motif Pembunuhan Insan Pers di Simalungun

Ketua Fraksi PKB & PSI Tati Rachmawati memberikan pandangan bahwa realiasi belanja daerah masih belum berorientasi kepada outcome sehingga capaian dan tingkat serapan anggaran masih sebatas pada capaian output, padahal apabila mengacu pada visi misi Pemerintah Kota Depok “Maju, Berbudaya, dan Sejahtera” terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah seharusnya realisasi belanja berbanding lurus dengan tingkat kemajuan, upaya capaian pengentasan kemiskinan dan upaya mengatasi jumlah pengangguran terbuka akibat pandemi Covid-19.

Ia juga menjelaskan Fraksi PKB & PSI menilai bahwa penanganan dampak ekonomi sebagai akibat penyebaran covid-19 dirasa kurang tepat sasaran, sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat berdaya untuk menghidupi dirinya sendiri. Kami menilai postur anggaran dan penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2021 kurang memperhatikan adanya pandemi yang masih berlangsung. Harusnya postur anggaran memperhatikan skenario terburuk di tahun 2021 pandemi masih berlangsung, atau minimal program lebih fokus pada dampak Covid-19, baik di bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.

Menanggapi pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Depok Wakil Wali Kota Depok Ir. Imam Budi Hartono menjelaskan, Terkait dengan penyerapan anggaran yang menjadi masukan beberapa fraksi, kami telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan APBD TA.2021 dapat berjalan sesuai target, diantaranya melaksanakan evaluasi percepatan penyerapan anggaran setiap dua minggu dan percepatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui Bagian Layanan Pengadaan. Mulai Tahun 2021 ini diberikan penghargaan kepada perangkat daerah yang tingkat serapan dan output kegiatannya tinggi.

Ia juga menerangkan bahwa terkait dengan pengelolaan dana CSR, saat ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang selanjutnya akan diatur lebih teknis dalam bentuk Peraturan Wali Kota, Pungkasnya. (Red)

Related posts

Jurus Double Stick Dalam Rapat Paripurna DPRD Takalar Sulsel

Redaksi

Rapat PARIPURNA DPRD Kota Depok Sampaikan Persetujuan Terhadap RAPERDA Dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Redaksi

DPRD Kepri Minta Perseroda PT Pembangunan Kepri Berkontribusi Pada PAD

Redaksi

Leave a Comment

error: Content is protected !!