Koran Parlemen
DPRD

Rapat PARIPURNA DPRD Kota Depok Sampaikan Persetujuan Terhadap RAPERDA Dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Bagikan:

Koranparlemen.com | Depok – DPRD Kota Depok gelar Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan DPRD Kota Depok Terhadap RAPERDA Kota Depok Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Dan Penyampaian Nota Keuangan pada hari Kamis (30/09/21), Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Depok H.T.M. Yusufsyah Putra menyampaikan, ucapakan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Depok khususnya Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit HGA atas kerjasamanya dalam pelaksanaan Vaksin kedua untuk 1000 orang di kantor DPRD Kota Depok.

Ketua DPRD Kota Depok menyampaikan bahwa, Rapat paripurna ini bertujuan melaporkan hasil pembahasan rancangan perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2021.  Dasar bagi perubahan APBD yang dapat dibenarkan oleh peraturan pemerintah adalah realisasi semester pertama APBD apabila terjadi:

  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (kua);
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar unit dalam perangkat daerah, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  4. Keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa.

Lebih khusus, keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan adalah untuk  :

  1. Menutupi defisit anggaran;
  2. Mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya;
  3. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
  4. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
  5. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai asn akibat adanya kebijakan pemerintah;
  6. Mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya; Dan/atau
  7. Mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam dpa skpd berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam  tahun berjalan.

Lebih lanjut Ia menerangkan, DPRD Kota Depok melalui badan anggaran DPRD kota depok telah menyelenggarakan serangkaian Rapat Kerja terkait perubahan APBD ini, yaitu:

  1. Rapat kerja pembahasan laporan realisasi semester pertama a. 2021 pada tanggal 5-7 agustus 2021;
  2. Rapat kerja pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran t.a. 2021 pada tanggal 6-8 september 2021;
  3. Rapat kerja pembahasan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara t.a. 2021 pada tanggal 9-11 september 2021;
  4. Rapat kerja pembahasan raperda tentang perubahan apbd 2021 pada tanggal 23-26 september 2021.
  5. Rapat kerja finalisasi terhadap raperda perubahan apbd t.a. 2021 pada tanggal 27-28 september 2021

“Untuk diketahui bersama rapat kerja pembahasan laporan realisasi semester I ta 2021 pada tanggal 57 agustus 2021 telah membahas dan mengkonfirmasi capaian kinerja APBD Kota Depok untuk realisasi semester I tersebut.  Pembahasan mempertanyakan capaian kinerja yang secara rata-rata belum mencapai 50%, atau tepatnya sebesar 47,21% untuk capaian pendapatan dan 26,95% untuk serapan belanja, “Tutur Yusufsyah Putra.

BACA JUGA :   DPRD Kota Depok Sampaikan Persetujuan Terhadap 2 (Dua) Raperda P4GN dan Pengelolaan Pendidikan

Berbagai kendala disampaikan oleh pihak terkait, terutama dampak pandemi covid 19 menyebabkan penjadwalan  ulang pelaksanaan kegiatan menunggu situasi kondusif serta beberapa kegiatan masih dalam proses pengadaan ataupun pengerjaan sehingga capaian realisasi anggarannya masih rendah.

Sebaliknya rapat juga telah mendukung upaya lebih keras Pemerintah Daerah untuk perbaikan dan percepatan rencana kerja untuk menjamin sasaran akhir tahun sebagaimana rencana yang telah dituangkan dalam rkpd dapat dicapai. Menjamin capaian sasaran dalam rpkd pada akhir tahun ini dinilai sangat penting karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJMD dan janji Wali Kota, Paparnya.

Yusufsyah Putra lebih lanjut mengatakan, “Berbagai saran dan rekomendasi yang disampaikan dalam tanggapan terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kota Depok semester I tahun anggaran 2021 yang memerlukan tindak lanjut, tidak dibacakan dalam tanggapan umum ini, namun tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggapan ini. Catatan penting dari pembahasan realisasi semester I APBD Kota Depok tahun anggaran 2021 adalah penyesuaian target pendapatan dampak adanya pandemi covid 19, terutama penurunan yang berasal dari pajak daerah dan retJutasi daerah, sebagai akibat dari menurunnya kegiatan masyarakat dan perekonomian perlu diikuti strategi dengan melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dalam pencapaian target pendapatan. Rendahnya daya serap anggaran belanja secara keseluruhan akibat adanya pendemi covid-19, “Pungkasnya.

Diharapkan untuk prognosis 6 bulan kedepan, daya serap anggaran belanja tahun 2021 dapat mencapai 100 persen dari total anggaran belanja. Perubahan kua dan ppas yang dibahas dan disepakati dalam rapat-rapat kerja selanjutnya, termasuk rapat kerja pembahasan raperda tentang

Perubahan apbd  tahun anggaran 2021, tidak terlepas dari saran dan rekomendasi dalam pembahasan realisasi tersebut.

Yusufsyah Putra juga menerangkan lebih terperinci bahwa setelah melakukan serangkaian pembahasan dan pendalaman atas materi RAPERDA tentang perubahan apbd tahun 2021 yang melibatkan perangkat daerah dilingkup pemerintah Kota Depok maka dengan ini badan anggaran DPRD Kota Depok menyampaikan hasil pembahasan  sebagai berikut:

  1. Pos pendapatan sebelum perubahan sebesar 2 Trilyun 981 Milyar 700 Juta 233 Juta 624 Rupiah dan setelah perubahan sebesar 3 Trilyun 322 Milyar 215 Juta 66 Juta 884 Rupiah atau bertambah sebesar 340 Milyar 514 Juta 833 Juta 260 Rupiah dengan rincian sebagai berikut :
  • Pendapatan asli daerah (pad) sebelum perubahan sebesar 1 Trilyun 337 Milyar 232 Juta 519 Juta 157 Rupiah dan setelah perubahan sebesar 1 Trilyun 349 Milyar 700 Juta 636 Juta 260 Rupiah atau bertambah sebesar 12 Milyar 468 Juta 117 Juta 103 rupiah.
  • Pendapatan transfer sebelum perubahan sebesar 1 Trilyun 513 Milyar 354 Juta 14 Juta 467 Rupiah dan setelah perubahan sebesar 1 Trilyun 822 Milyar 240 Juta 643 Juta 155 Rupiah atau bertambah sebesar 308 Milyar 886 Juta 628 Juta 688 rupiah.
  • Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan sebesar 131 Milyar 113 Juta 700 Juta Rupiah dan setelah perubahan sebesar 150 Milyar 273 Juta 787 Juta 469 Rupiah atau bertambah sebesar 19 Milyar 160 Juta 87 Juta 469 Rupiah.
BACA JUGA :   Bertempat Di Kantor Camat Muara Belida,Anggota DPRD Dapil 3 Kabupaten Muara Enim Lakukan Reses Ke ll

 

  1. Pos belanja daerah sebelum perubahan sebesar 3 Trilyun 568 Milyar 696 Juta 911 Juta 180 Rupiah dan setelah perubahan sebesar 3 Trilyun 322 Milyar 215 Juta 66 Juta 884 Rupiah atau naik sebesar 340 Milyar 514 Juta 833 Juta 260 Rupiah dengan rincian belanja sebagai berikut :
  • belanja operasi sebelum perubahan sebesar 2 Trilyun 654 Milyar 563 Juta 783 Juta 660 Rupiah dan setelah perubahan sebesar  2 Trilyun 810 Milyar 867 Juta 777 Juta  795 koma 50 Rupiah atau naik sebesar 156 Milyar 303 Juta 994 Juta 135 koma 50 rupiah.
  • Belanja modal sebelum perubahan sebesar 815 Milyar 133 Juta 127 Juta 520 Rupiah dan setelah perubahan sebesar 891 Milyar 790 Juta 479 Juta 221 Rupiah atau naik sebesar 76 Milyar 657 Juta 351 Juta 701 rupiah.
  • Pos pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar 586 Milyar 996 Juta 677 Juta 556 Rupiah dan setelah perubahan sebesar 457 Milyar 133 Juta 915 Juta 276 Rupiah atau turun sebesar 129 Milyar 862 Juta 762 Juta 280 Rupiah dengan rincian sebagai berikut :
  • Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar 586 Milyar 996 Juta 677 Juta 556 Rupiah dan setelah perubahan sebesar sebesar 457 Milyar 133 Juta 915 Juta 276 Rupiah atau turun sebesar 129 Milyar 862 Juta 762 Juta 280 Rupiah
  • Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar 0 Rupiah dan tidak mengalami perubahan.
  • Sisa lebih pembiayaan tahun berkenan (silpa) sebesar 0 rupiah.

“Demikian laporan hasil pembahasan terhadap raperda kota depok tentang perubahan apbd kota depok ta 2021. Semoga dapat menjadi masukan agar perubahan yang diusulkan dapat lebih menjamin tercapainya sasaransasaran rencana kerja Pemerintah Daerah, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah, “Tutupnya. (Rina)

Related posts

Anggota DPRD OKI Gelar Reses dengan Prokes Ketat

Redaksi

DPRD Kota Ambon Gelar Sidang Paripurna, Bahas 9 Usulan Ranperda

Redaksi

Ketua DPRD Nganjuk Buka Suara, 4 Kepala Desa Terjaring OTT Bersama Bupati Nganjuk

Redaksi

Leave a Comment

error: Content is protected !!