Koran Parlemen

NASIONAL

Elemen Komunike Arus Bawah Anti Pemupakatan Jahat akan Menggelar Unjuk Rasa di Kantor Bupati  dan Polres Muara Enim

Bagikan:

Koranparlemen.com | Muara Enim, Sumsel – Sehubungan akan diadakannya Aksi Unjuk Rasa Terkait Proses Dugaan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah dikondisikan (Lelang Terarah) oleh UNIT KERJA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) SETDA KABUPATEN MUARA ENIM dan maraknya Penggunaan Material Tambang Ilegal (BATU, PASIR DAN TANAH URUG) pada Proyek Konstruksi PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

Dengan ini Elemen KOMUNIKE ARUS BAWAH ANTI PEMUPAKATAN JAHAT akan melaksanakan kegiatan Aksi Unjuk Rasa yang BERPOTENSI CHAOS pada :

Hari/Tanggal  : Selasa/04 November 2025

Waktu: 10.00 WIB s/d selesai

Tempat Aksi : Halaman PEMKAB MUARA ENIM dan  MAPOLRES MUARA ENIM

Estimasi Massa : Maksimal 46 Orang Peserta

Titik Kumpul  : Di Konfirmasi 2 jam sebelum Aksi

Koordinator Aksi : H. ADRIANSYAH

ISSUE YANG DI ANGKAT:

“PROSES LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG SUDAH DI ARAHKAN OLEH UNIT KERJA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN MUARA ENIM DAN MARAKNYA PENGGUNAAN MATERIAL TAMBANG ILEGAL (BATU, PASIR DAN TANAH URUG) PADA PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM”.

Koordinator Aksi H. Adriansyah mengatakan Kabupaten Muara Enim pernah mengalami kondisi yang paling buruk di Tahun 2019 dimana BUPATI DAN WAKIL BUPATI ditangkap oleh KPK karena Kasus Korupsi, namun di Pemerintahan “MEMBARA” saat ini tidak berdampak efek jerah bahkan bahkan  makin menggila, salah satu nya:

Proses Lelang Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah di arahkan oleh UNIT KERJA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN MUARA ENIM dan maraknya Penggunaan Material Tambang ILEGAL (Batu, Pasir dan Tanah Urug) pada PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

Dengan ini Elemen Komunike Arus Bawah Anti Pemupakatan Jahat Menyatakan sikap :

1. Mendesak BUPATI MUARA ENIM Bertanggung Jawab : Terhadap Proses Lelang yang sudah diarahkan sebagai bentuk KOMITMEN BUPATI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN ANTI KORUPSI; Terhadap penggunaan Material Tambang ILEGAL (Batu, Pasir dan Tanah Urug) pada Proyek Konstruksi Pemerintah KABUPATEN MUARA ENIM.

BACA JUGA :   Usai Resmikan Sumur Bor Air Bersih di Toba, Kodim 0210/TU Gelar Pengobatan Kesehatan Gratis dan Pembagian Sembako

2. Mendesak KAPOLRES MUARA ENIM untuk melakukan PENINDAKAN hukum Terhadap: KEPALA BAGIAN UNIT KERJA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN MUARA ENIM, PENYEDIA JASA  yang menggunakan Material Tambang Ilegal  (Batu, Pasir dan Tanah Urug) pada Proyek Konstruksi Pemerintah KABUPATEN MUARA ENIM, KEPALA DINAS DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN di DINAS PUPR yang membiarkan penggunaan Material Tambang Ilegal  (Batu, Pasir dan Tanah Urug) pada Proyek Konstruksi Pemerintah KABUPATEN MUARA ENIM.

3. TANGKAP DAN PENJARAKAN KEPALA BAGIAN UNIT KERJA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN MUARA ENIM yang sudah menjadi otak Pengaturan dan Pengkondisian Pemenang Lelang.

4. TANGKAP DAN PENJARAKAN KEPALA DINAS PUPR dan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN yang membiarkan penggunaan Material Tambang ILEGAL (Batu, Pasir dan Tanah Urug)  pada Proyek Konstruksi Pemerintah KABUPATEN MUARA ENIM.

5. TANGKAP DAN PENJARAKAN PENYEDIA JASA yang menggunakan Material Tambang Ilegal (Batu, Pasir dan Tanah Urug) pada Proyek Konstruksi  Pemerintah KABUPATEN MUARA ENIM. (*)

 

Related posts

Bungkam Dipertanyakan Belanja Layanan Sebesar 61,9 Miliar, PHMI Dorong Kepala Dinas DLHK Depok Segera Diperiksa

Rus Tandi

Dandim 0210/ TU Bersama Bupati Taput Tinjau Progres Pembangunan Jembatan Pasca Bencana di Purba Tua

Rus Tandi

Sekda Yulius Terima 29 Mahasiswa KKN PPM UGM Tahun 2025

Rus Tandi

Leave a Comment

error: Content is protected !!