PHMI Menilai Kejaksaan Negeri Depok Tak Punya Nyali Bongkar Indikasi Korupsi di Disdik Depok

Bagikan:

Koranparlemen.com | Depok – PHMI Pertanyakan Keseriusan Penegakan Hukum atas Temuan Ketidakwajaran Harga Pengadaan Papan Tulis Interaktif dan ATK yang Mencapai Rp3,9 Miliar

DEPOK, RABU, 18 NOVEMBER 2026 — Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok terkait penanganan pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Anggaran 2025.

PHMI menilai belum adanya perkembangan penanganan pengaduan yang disampaikan sejak 21 September 2026 menimbulkan pertanyaan serius mengenai keseriusan, keberanian, dan komitmen Kejari Depok dalam mengusut indikasi penyimpangan penggunaan anggaran negara di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok.

Kritik tersebut bukan tanpa alasan. Pengaduan yang disampaikan PHMI berkaitan dengan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai ketidakwajaran harga dalam dua kegiatan pengadaan dengan nilai yang tidak kecil.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PHMI, Advokat Hermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL, kepada awak media pada Rabu (18/11/2026).

TEMUAN KETIDAKWAJARAN HARGA HAMPIR RP.4 MILIAR

Dalam pengadaan Papan Tulis Interaktif untuk SD dan SMP dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp30.827.000.000,00, BPK menemukan selisih ketidakwajaran harga sebesar Rp2.777.207.207,12.

Sementara itu, dalam pengadaan ATK/perlengkapan peserta didik SD dengan nilai belanja sebesar Rp19.490.866.500,00, BPK menemukan selisih ketidakwajaran harga sebesar Rp1.128.310.061,00.

Berdasarkan dokumen pengaduan PHMI, nilai pada kegiatan pengadaan ATK tersebut dinyatakan telah dikembalikan seluruhnya ke Kas Daerah.

Dengan demikian, terdapat dua persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius aparat penegak hukum, yaitu:

Selisih ketidakwajaran harga pengadaan Papan Tulis Interaktif sebesar Rp2.777.207.207,12.

Selisih ketidakwajaran harga pengadaan ATK/perlengkapan peserta didik SD sebesar Rp.1.128.310.061,00.-

Total kedua nilai tersebut mencapai Rp.3.905.517.268,12.-

PHMI menegaskan bahwa temuan ketidakwajaran harga bukan dengan sendirinya merupakan bukti bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi. Namun, temuan tersebut merupakan informasi penting yang patut diuji dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan hukum secara profesional, objektif, dan transparan.

PENGEMBALIAN UANG NEGARA BUKAN ALASAN MENGHENTIKAN PENELUSURAN PIDANA

PHMI secara khusus menyoroti adanya pengembalian uang ke Kas Daerah pada kegiatan pengadaan ATK.

Menurut PHMI, pengembalian kerugian keuangan negara tidak boleh secara otomatis dijadikan alasan untuk mengabaikan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya tindak pidana korupsi.

Hal tersebut memiliki landasan hukum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ketentuan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum tetap perlu menelusuri bagaimana proses pengadaan berlangsung, bagaimana harga ditentukan, siapa pihak yang bertanggung jawab, apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan, serta apakah terdapat unsur kesengajaan dan keuntungan yang tidak sah.

PHMI berpandangan bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihat apakah uang telah dikembalikan atau belum. Yang harus diperiksa adalah proses, mekanisme, pertanggungjawaban, serta kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengadaan tersebut.

SEJAK 21 SEPTEMBER 2026, PHMI MENUNGGU KEPASTIAN HUKUM

PHMI menyampaikan bahwa pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Anggaran 2025 telah disampaikan secara langsung kepada Kejari Depok pada tanggal 21 September 2026.

Namun, hingga 18 November 2026, PHMI menilai belum memperoleh informasi perkembangan penanganan yang memberikan kepastian mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak Kejaksaan.

Atas kondisi tersebut, pada tanggal 18 November 2026, PHMI kembali mengirimkan surat Permohonan Klarifikasi, Informasi dan Perkembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat serta Permintaan Kepastian Hukum atas Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Anggaran 2025.

Surat tersebut bernomor 433/DPP/PHMI/XI/2026.

Melalui surat tersebut, PHMI secara resmi meminta Kejari Depok memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan tindak lanjut pengaduan yang telah disampaikan.

PHMI mempertanyakan apakah Kejari Depok telah melakukan klarifikasi terhadap:

1. Dinas Pendidikan Kota Depok;
2. Pengguna Anggaran (PA);
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. Pihak penyedia barang dan jasa;
6. Distributor atau pihak pemasok;
7. Serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan tersebut.

PHMI juga mempertanyakan apakah Kejari Depok telah melakukan pemeriksaan terhadap selisih ketidakwajaran harga pengadaan Papan Tulis Interaktif sebesar Rp2.777.207.207,12.

Selain itu, PHMI meminta penjelasan mengenai status penanganan pengaduan tersebut, apakah masih dalam tahap administrasi, telaah, pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan, penyidikan, pelimpahan kepada instansi berwenang, atau berada dalam tahapan penanganan lainnya.

KEJAKSAAN MEMILIKI KEWAJIBAN MENINDAKLANJUTI PENGADUAN SECARA PROFESIONAL

PHMI mengingatkan bahwa Kejaksaan bukan sekadar institusi yang menerima surat pengaduan masyarakat. Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan landasan mengenai tugas dan kewenangan Kejaksaan, termasuk di bidang pidana.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan landasan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam konteks pengaduan masyarakat, PHMI berpandangan bahwa setiap informasi mengenai dugaan tindak pidana harus dinilai berdasarkan relevansi, kelengkapan, dan indikasi awal yang disampaikan. Apabila informasi tersebut memenuhi dasar untuk ditindaklanjuti, aparat penegak hukum seharusnya melakukan langkah sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

Pemeriksaan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif, tebang pilih, ataupun dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.

PHMI juga menegaskan bahwa masyarakat yang menyampaikan pengaduan berhak memperoleh kepastian mengenai penerimaan dan perkembangan penanganan pengaduannya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan penyelidikan dan informasi yang dikecualikan menurut hukum.

JIKA PENGADUAN SENGAJA DIABAIKAN, ADA KONSEKUENSI HUKUM DAN ETIK

PHMI menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pejabat Kejari Depok. Namun, apabila dalam pemeriksaan kemudian ditemukan bukti bahwa pengaduan sengaja tidak diproses untuk melindungi pihak tertentu, menghalangi proses penegakan hukum, atau memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka keadaan tersebut patut diperiksa secara serius.

Demikian pula apabila ditemukan adanya kesengajaan mengabaikan kewajiban kedinasan, penyalahgunaan kewenangan, tindakan tidak profesional, atau perilaku yang bertentangan dengan kode etik, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dimintakan pemeriksaan melalui mekanisme pengawasan internal Kejaksaan.

Potensi pelanggaran tersebut harus diuji berdasarkan fakta, unsur perbuatan, kesalahan, kewenangan, dan alat bukti. Tidak setiap keterlambatan atau belum diberikannya informasi otomatis merupakan tindak pidana.

Namun, apabila terdapat bukti mengenai penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, maka pertanggungjawaban hukum harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PHMI SIAP TEMPUH LANGKAH HUKUM HINGGA TINGKAT PUSAT

Apabila Kejari Depok tidak memberikan penjelasan yang memadai dan tidak terdapat perkembangan penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan, PHMI menyatakan akan menempuh langkah-langkah resmi sesuai mekanisme hukum dan kewenangan lembaga terkait.

Langkah tersebut meliputi:

Pengaduan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) untuk meminta pemeriksaan terhadap dugaan ketidakprofesionalan, pelanggaran disiplin, atau pelanggaran kode etik apabila ditemukan dasar dan bukti yang cukup.

Pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia apabila terdapat dugaan maladministrasi dalam pelayanan atau penanganan pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan Ombudsman.

Penyampaian aspirasi dan laporan kepada Komisi III DPR RI untuk meminta perhatian serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum oleh Kejaksaan.

Mengambil langkah hukum dan administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PHMI menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk intervensi terhadap independensi aparat penegak hukum, melainkan bagian dari kontrol sosial masyarakat dan upaya meminta pertanggungjawaban institusi publik.

KETUA UMUM PHMI: JANGAN SAMPAI HUKUM HANYA TAJAM KE BAWAH

Advokat Hermanto menyampaikan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.

Menurutnya, ketika masyarakat menyampaikan pengaduan disertai dokumen dan informasi mengenai temuan pemeriksaan atas penggunaan uang negara, aparat penegak hukum seharusnya memberikan respons yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa Kejaksaan tidak memiliki keberanian untuk membongkar dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan instansi pemerintah. Kalau memang tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan berdasarkan hasil telaah dan alasan hukumnya. Tetapi apabila ditemukan indikasi pidana, jangan ragu untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.”

Ia juga menegaskan: “Uang negara yang dikembalikan bukan berarti persoalan hukumnya otomatis selesai. Harus diperiksa bagaimana proses pengadaan itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana harga ditetapkan, dan apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.”

“PHMI tidak meminta Kejaksaan untuk menghukum seseorang tanpa bukti. PHMI meminta Kejaksaan bekerja, memeriksa, mengklarifikasi, dan memberikan kepastian hukum. Jangan sampai pengaduan masyarakat hanya berhenti menjadi tumpukan surat di meja institusi penegak hukum.”

PHMI meminta Kepala Kejaksaan Negeri Depok untuk memberikan perhatian serius terhadap pengaduan tersebut serta memastikan proses penanganannya berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan sesuai hukum.

PHMI juga membuka ruang bagi Kejari Depok untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan resmi kepada publik mengenai perkembangan penanganan pengaduan tersebut.

Bagi PHMI, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan dan seremonial. Penegakan hukum harus dibuktikan melalui keberanian mengungkap fakta, ketegasan menindak pelanggaran, serta konsistensi dalam mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang negara.

Tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang dibiarkan tanpa kejelasan, tanpa pertanggungjawaban administrasi, dan tanpa kepastian mengenai status penanganannya, tutup Advokat Hermanto. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *