Koranparlemen.com | Muara Enim – Meski berada jauh dari kota Muara Enim, pembangunan Gedung dan tembok Penahan Puskesmas Muara Belida tetap menjadi sorotan aktivis anti korupsi Muara Enim dan telah di laporkan ke Kejaksaan Negeri Muara Enim. 
Ary Asnawi salah satu pelapor menjelaskan jika kontrol sosial wajib di suarakan di tengah isu korupsi yang semakin menjadi jadi, jangan sampai ada istilah tukar proyek alias delapan enam.
” Laporan tersebut telah di sampaikan ke pihak Kejaksaan Negeri Muara Enim dan teregister serta bertanggal masuk, kami minta pihak kejari untuk menindak lanjuti dugaan tersebut ” Ujarnya.
Di terangkannya kembali bahwa laporan tersebut harus di kawal seluruh komponen, baik masyarakat umum, aktivis, wartawan, LSM dan pihak Aswas Jamwas Kejati Sumsel bahkan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) demi menegakan rasa keadilan.
“Standar operasional pemeriksaan hendaknya di jalankan dengan baik dan harus di kawal serta di pertanyakan sampai kemana tindak lanjutnya, dan jika harus bersurat ke Aswas Jamwas Kejati Sumsel sampai KKRI maupun presiden sekaligus akan kami lakukan,” tambahnya.
Sulaiman Barai pengamat pembangunan kabupaten Muara Enim mendukung penuh pihak Kejari Muara Enim untuk menindaklanjuti laporan tersebut sampai tuntas atas dugaan kongkalikong dan mark up anggaran oleh pihak Dinkes Muara Enim,” wajib di tindak lanjuti”, ujarnya.
Sementara itu kasi Pidsus Kejari Muara Enim Krisdyanto SH sampai berita ini di turunkan belum memberikan tanggapan ketika di konfirmasi selasa (17/6/2025) terkait laporan tersebut. (Syerin)
