Koranparlemen.com | Lubuklinggau – Miris bangunan seumur jagung yang dikerjakan oleh CV Majapahit kontruksi senilai Rp. 199. 065. 000,- dengan waktu pelaksanaan 120 hari sudah mengalami keretakan dari berbagai sisi bangunan,diketahui pekerjaan yang menggunakan APBD tahun 2024 yang berjudul “pembangunan saluran pengendali banjir” di kelurahan muara enim itu terlihat dikerjakan asal asalan oleh pihak rekanan dinas PUPR kora lubuklinggau, Senin 14 Oktober 2024.
Tidak hanya itu, pada tampak fisik bangunan yang sudah mengalami keretakan itupun terindikasi kurangnya matrial yang digunakan pada saat pengerjaan serta minim pengawasan dilapangan dari pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dinas pekerjaan umum dan tata ruang kota lubuklinggau.
Warga sekitar area bangunan yang berada di sekitar pembangunan drainase itu mengatakan tidak puas dengan hasil yang dikerjakan oleh pihak rekanan ataupun dinas yang mana hal tersebut menelan anggaran hingga ratusan juta dengan hasil yang dianggap amburadul.
“Bangunan ini baru sudah dikerjakan tapi sudah retak bahkan ada yang sudah pecah pecah mas,kami Idak kenal sapo pemborongnyo, tapi tengoklah dewek hasil kerjo nyo cak dibangunan dana 20 juta,” terangnya tidak puas.
Sedangkan, Riki selaku pemuda penggiat Anti KKN selaras dengan mengecam pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Majapahit kontruksi yang terindikasi hanya mengejar keuntungan dari pada kualitas bangunan.
“Kalau mau jadi pemborong proyek ya kerjakan dengan bagusla yang mementingkan kualitas, jangan karna ini uang negara jadi dikerjakan asal asalan demi meraup keuntungan,” tegas Riki.
Lebih lanjut Riki mengatakan dengan adanya temuan BPK yang melonjak tinggi tahun 2023 pihak dinas harusnya lebih protektif terhadap rekanan/CV yang mengerjakan pembangunan DPUPR agar tidak mengulangi hal yang serupa seperti mengembalikan kerugian negara setiap tahun dan semakin besar nilai nya.
“kalau APBD kita terus terusan digunakan membenahi bangunan yang dikerjakan asal asalan seperti ini, infrastruktur di Lubuklinggau ini akan jalan ditempat.
Jadi pihak dinas harus lebih keras mengawasi dan kalau memang pekerjaan CV tidak memuaskan jangan dipakai lagi,” paparnya. (firman)
