Koranparlemen.com | Musirawas, Sumsel – Menyikapi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dalam, kamis 01 Feb 2024.
Perihal perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin Pangeran Moehamad Amin, tentunya atas kebijakan tersebut telah terjadinya Perbuatan mencerai/upaya menghilangkan cagar budaya Bumi Silampari yang diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Hal itu sangat ditanggapi serius oleh ketua Organisasi Masyarakat KANTI – Komunitas Masyarakat Silampari yang menolak atas perubahan nama Rumah Sakit Daerah tersebut dan akan mengadakan Aksi Damai dihalaman Kantor DPRD, Kantor Bupati, dan halaman Kantor RSUD Dr. Sobirin Pangeran Moehamad Amin Kabupaten Musirawas.
Ketua LSM KANTI saat diwawancarai awak media mengatakan “Tentunya prihal ini harus kita tanggapi dengan serius dikarenakan selain dianggap mengangkangi UU pihak Pemkab Musirawas juga seolah olah menamai rumah sakit ini seperti milik pribadi dan sikap bupati ini sangat kita sayangkan,” ujar Sancik.
Adapun tematik atau kritikan serta aspirasi yang akan disampaikan oleh KANTI mewakili masyarakat Kabupaten Musirawas disampaikan oleh Sancik pada aksi yang akan digelar pada rabu 7 februari pukul 09.00 dihalaman kantor Bupati serta DPRD nanti yaitu “Menolak kehadiran RSUD Dr. Sobirin dengan tambahan nama Pangeran Moehamad Amin,” tutupnya. (Fs)
